Bukti Fisik Pengakuan Sd Mi Standar Pengelolaan

- Melanjutkan Pembahasan dan Penjelasan serta membagikan Dokumen Fisik Akreditasi 8 SNP untuk jenjang SD/MI sesuai dengan Aplikasi Online Sispena dari BAN-SM. Sebelumnya sudah kami bagikan untuk Standar Isi, Standar Proses, SKL, PTK, Sapras yang sanggup dilihat atau di susukan melalui alamat dibawah ini :

• Bukti Fisik Dokumen Akreditasi SD/MI Standar Isi KLIK DISINI
• Bukti Fisik Dokumen Akreditasi SD/MI Standar Proses KLIK DISINI
• Bukti Fisik Dokumen Akreditasi SD/MI Standar Kompetensi Lulusan (SKL) KLIK DISINI
• Bukti Fisik Dokumen Akreditasi SD/MI Standar PTK KLIK DISINI
• Bukti Fisik Dokumen Akreditasi SD/MI Standar Sarana Prasarana KLIK DISINI
• Bukti Fisik Akreditasi SD MI Standar Pengelolaan Download

Sesuai Judul kita akan bahas dan jelaskan Bukti Fisik Akreditasi Standar Pengelolaan dari Sispena BAN-SM yang nanti akan dijabarkan serta dibagikan dokumennya secara gratis.

Untuk Standar Pengelolaan Akreditasi SD/MI terdapat 15 Instrumen yang termasuk dan harus disediakan bukti fisik dokumen pada ketika visitasi assessor. Semua Instrumen tersebut dimulai dari Nomor 75 hingga dengan nomor 90.

Langsung saja ke Point inti....!!

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 76. Sekolah/madrasah mempunyai visi, misi, dan tujuan yang terang sesuai ketentuan, meliputi: (1) perumusan, (2) keputusan, (3) penetapan, (4) peninjauan

Sekolah/madrasah merumuskan, memutuskan dan menyebarkan visi, misi, dan tujuan forum dengan ketentuan, meliputi:

• Dirumuskan menurut masukan dari warga sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan, serta selaras dengan tujuan pendidikan nasional. 
• Diputuskan dalam rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah. 
• Ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak pemangku kepentingan. 
• Ditinjau dan dirumuskan kembali secara bersiklus sesuai dengan perkembangan pendidikan. 

Visi sekolah/madrasah dijadikan sebagai keinginan bersama warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang.

Misi sekolah/madrasah menawarkan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Tujuan sekolah/madrasah menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah (empat tahunan).

Dibuktikan dengan Dokumen:

1. Visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah 
2. Berita aktivitas dan daftar hadir kegiatan perumusan, penetapan, dan peninjauan kembali visi, misi, dan tujuan 
3. Observasi ketersediaan bukti sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah 
4. Wawancara dengan warga sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan perihal perumusan dan sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah/madrasah.

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 77. Sekolah/madrasah telah merumuskan dan menetapkan, Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai ketentuan, meliputi: (1) disusun sesuai rekomendasi hasil Evaluasi Diri, (2) diputuskan dalam rapat dewan pendidik, (3) disahkan oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag, (4) dituangkan dalam dokumen tertulis.

Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sekolah/madrasah, meliputi:

• Disusun sesuai rekomendasi hasil Evaluasi Diri sekolah/madrasah. 
• Diputuskan dalam rapat dewan pendidik dengan memperhatikan masukan dari komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah. 
• Disahkan oleh Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Bagi sekolah/madrasah swasta, RKJM dan RKT disahkan oleh badan/lembaga penyelenggara pendidikan. 
• Dituangkan dalam dokumen tertulis yang gampang dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak yang terkait. 

Dibuktikan dengan kegiatan dan bukti dokumen yang sanggup diamati di sekolah/madrasah, meliputi:

1. Dokumen Evaluasi Diri sekolah/madrasah yang memakai instrumen Akreditasi atau lainnya. KLIK DISINI
2. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dibuktikan melalui wawancara dengan warga sekolah/madrasah, komite sekolah/ madrasah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan. 
3. Berita aktivitas perumusan, penetapan, dan peninjauan kembali tujuan, dilengkapi daftar hadir warga sekolah/madrasah, komite sekolah/ madrasah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan. 
4. Terdapat dokumen RKJM dan RKT berbasis Evaluasi Diri yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah. Contoh RKT1, RKT2, RKT3

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 78. Sekolah/madrasah mempunyai pedoman pengelolaan yang meliputi: (1) KTSP, (2) kalender pendidikan/akademik, (3) struktur organisasi, (4) pembagian kiprah guru, (5) pembagian kiprah tenaga kependidikan, (6) peraturan akademik, (7) tata tertib, (8) aba-aba etik, (9) biaya operasional.

Dibuktikan dengan dokumen yang mengatur aspek pengelolaan, meliputi:

• KTSP (yang membutuhkan pola Dokumen 1 KTSP KLIK DISINI)
• Kalender pendidikan/akademik  (Print Out)
• Struktur organisasi sekolah/madrasah.
• Pembagian kiprah di antara guru. (SK Pembagian Tugas PTK dan Beban Kerja)
• Pembagian kiprah di antara tenaga kependidikan. (SK Pembagian Tugas TAS) 
• Peraturan akademik. (Print Pout)
• Tata tertib sekolah/madrasah. (Print Out)
• Kode etik sekolah/madrasah. (Print Out)
• Biaya operasional sekolah/madrasah (bentuk LPJ selama 2 Tahun kebelakang)
• Kalender Pendidikan Provinsi JAMBI tahun 2018/2019 KLIK DISINI
• Kalender Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018/2019 KLIK DISINI
• Kalender Pendidikan Provinsi BALI tahun 2018/2019 KLIK DISINI
• Kalender Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2018/2019 KLIK DISINI
• Kalender Pendidikan Provinsi Jawa Aceh tahun 2018/2019 KLIK DISINI
• Kalender Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2018/2019 KLIK DISINI
• Kalender Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2018/2019 KLIK DISINI
• Kalender Pendidikan Madrasah tahun 2018/2019 KLIK DISINI

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 79. Sekolah/madrasah mempunyai struktur organisasi yang lengkap dan efektif, sesuai ketentuan, melalui langkah berikut: (1) diputuskan, (2) ditetapkan, (3) disosialisasikan, (4) disahkan.

Struktur organisasi sekolah/madrasah ditetapkan melalui langkah sebagai berikut:

• Diputuskan dalam rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah. 
• Ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah 
• Disosialisasikan kepada semua warga sekolah dan pihak-pihak pemangku kepentingan. 
• Disahkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Bagi sekolah swasta disahkan oleh badan/lembaga penyelenggara pendidikan. 

Dibuktikan dengan kegiatan dan bukti dokumen yang sanggup diamati di sekolah/madrasah, meliputi:

• Notulen rapat yang berisi keputusan perihal penyusunan struktur organisasi sekolah/madrasah. 
• Dokumen penetapan dan ratifikasi susunan organisasi sekolah/madrasah. 
• Bukti sosialisasi kepada semua warga sekolah/madrasah dan pihak-pihak pemangku kepentingan berupa notulen atau isu acara, dilengkapi daftar hadir. 
• Bagan atau struktur organisasi sekolah/madrasah. 
• Rincian kiprah setiap personil dalam struktur organisasi.

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 80. Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan sesuai planning kerja tahunan

Dibuktikan dengan Dokumen :

• Melihat dokumen planning kerja tahunan dan dokumen laporan pelaksanaan kegiatan. 
• Persentasi ketercapaian dihitung dengan membandingkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan dengan planning dikali 100%
• Contoh Rencana Kerja Tahunan Sekolah/ Madrasah LINK1, LINK2, LINK3

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 81. Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan kesiswaan yang meliputi: (1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), (2) layanan konseling, (3) ekstrakurikuler, (4) training prestasi, (5) penelusuran alumni.

Dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan kegiatan kesiswaan yang meliputi:

• Program Kerja Penerimaan Siswa Baru (PPDB/PSB) KLIK DISINI  atau DISINI
• Layanan konseling sanggup dilakukan oleh guru kelas atau guru BK. (Program Kerja BK K13)
• Kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. [Klik Disini]
• Pembinaan prestasi. 
• Penelusuran alumni.

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 82. Sekolah/madrasah melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran meliputi: (1) KTSP, (2) kalender pendidikan, (3) aktivitas pembelajaran, (4) penilaian hasil berguru siswa, (5) peraturan akademik.

Bidang Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran terdiri atas:

• Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
• Penyusunan KTSP memperhatikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya. 
• KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah, potensi atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan siswa. 
• Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP. 
• Wakil Kepala SD/MI dan wakil kepala SD/MI bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP. 
• Kalender Pendidikan 
• Sekolah/madrasah menyusun kalender pendidikan/akademik yang mencakup jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur. 
• Penyusunan kalender pendidikan/akademik 
• Sekolah/madrasah menyusun mata pelajaran yang dijadwalkan pada semester gasal, dan semester genap. 
• Program Pembelajaran 
• Kegiatan pembelajaran didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan peraturan pelaksanaannya, serta Standar Proses dan Standar Penilaian. 
• Mutu pembelajaran di sekolah/madrasah dikembangkan. 
• Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu perencanaan kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampu 
• Kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab terhadap kegiatan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Pemerintah. 
• Kepala SD/MI dan wakil kepala SD/MI bidang kurikulum bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran. 
• Setiap guru bertanggungjawab terhadap mutu kegiatan pembelajaran untuk setiap mata pelajaran yang diampu 
• Penilaian Hasil Belajar Siswa 
• Sekolah/madrasah menyusun aktivitas penilaian hasil berguru yang berkeadilan, bertanggung jawab dan berkesinambungan. 
• Penyusunan aktivitas penilaian hasil berguru didasarkan pada Standar Penilaian Pendidikan. 
• Sekolah/madrasah menilai hasil berguru untuk seluruh kelompok mata pelajaran, dan membuat catatan keseluruhan, untuk menjadi materi aktivitas remedial, penjelasan capaian ketuntasan yang direncanakan, laporan kepada pihak yang memerlukan, pertimbangan kenaikan kelas atau kelulusan, dan dokumentasi. 
• Program penilaian hasil berguru perlu ditinjau secara periodik, menurut data kegagalan/kendala pelaksanaan aktivitas termasuk temuan penguji eksternal dalam rangka mendapat planning penilaian yang lebih adil dan bertanggung jawab. 
• Sekolah/madrasah memutuskan mekanisme yang mengatur transparansi sistem penilaian hasil berguru untuk penilaian formal yang berkelanjutan. 
• Semua guru mengembalikan hasil kerja siswa yang telah dinilai. 
• Sekolah/madrasah memutuskan petunjuk pelaksanaan operasional yang mengatur mekanisme penyampaian ketidakpuasan siswa dan penyelesaiannya mengenai penilaian hasil belajar. 
• Penilaian mencakup semua kompetensi dan materi yang diajarkan. 
• Sekolah/Madrasah menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian hasil berguru sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. 
• Kemajuan yang dicapai oleh siswa dipantau, didokumentasikan secara sistematis, dan dipakai sebagai balikan kepada siswa untuk perbaikan secara berkala. 
• Penilaian yang didokumentasikan disertai bukti kesahihan, keandalan, dan dievaluasi secara periodik untuk perbaikan metode penilaian. 

Sekolah/madrasah melaporkan hasil berguru kepada orangtua siswa, komite, dan institusi di atasnya.
Peraturan Akademik, meliputi:

1. Persyaratan minimal kehadiran siswa untuk mengikuti pelajaran dan kiprah dari guru. 
2. Ketentuan mengenai ulangan, remedial, ujian, kenaikan kelas, dan kelulusan. 
3. Ketentuan mengenai hak siswa untuk memakai akomodasi belajar, laboratorium, perpustakaan, penggunaan buku pelajaran, buku referensi, dan buku perpustakaan. 
4. Ketentuan mengenai layanan konsultasi kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan konselor. 
5. Peraturan akademik diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala sekolah/madrasah. 

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 83. Sekolah/madrasah mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1) pemenuhan kebutuhan, (2) pemberdayaan, (3) pengembangan dan promosi, (4) penghargaan.

Dibuktikan dengan:

Dokumen pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan untuk terselenggaranya kegiatan pembelajaran. 
2. Pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan (bisa dengan akta KKG/ MGMP)
3. Pengembangan dan promosi pendidik dan tenaga kependidikan. 
4. Pemberian penghargaan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. 
5. Wawancara dengan beberapa pendidik dan tenaga kependidikan apakah pembagian tugasnya menurut kinerja atau lainnya.

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 84. Sekolah/madrasah melaksanakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi: (1) kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan, (2) keseimbangan beban kerja, (3) keaktifan, (4) pencapaian prestasi, (5) keikutsertaan dalam banyak sekali lomba

Penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:

• Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan. 
• Keseimbangan beban kerja. 
• Keaktifan dalam pelaksanaan tugas. 
• Pencapaian prestasi. 
• Keikutsertaan dalam banyak sekali lomba dan menjadi juara contohnya guru/kepala sekolah berprestasi, dan OSN guru. 

Dibuktikan dengan Dokumen:

1. Penugasan dari kepala sekolah/madrasah. Contoh SK Penugasan KLIK DISINI
2. Presensi (daftar hadir) pendidik dan tenaga kependidikan 
3. Piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya (sertifikat Guru Profesional untuk yang sudah mendapat tunjangan profesi)
4. Hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. (Contoh Program Kerja Supervisi Akademik Kepala Sekolah

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 85. Sekolah/madrasah menyusun pedoman pengelolaan pembiayaan investasi dan operasional sesuai ketentuan: (1) disusun mengacu pada standar pembiayaan, (2) mengatur perihal sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah dana, (3) mengatur perihal penyusunan dan pencairan anggaran, (4) mengatur perihal kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran, (5) mengatur perihal pembukuan.

Ketentuan pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional, meliputi:

• Sekolah/madrasah menyusun pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional yang mengacu pada Standar Pembiayaan. 
• Mengatur perihal sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola. 
• Mengatur perihal penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional. 
• Mengatur perihal kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya. 
• Mengatur perihal pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta institusi di atasnya. 

Dibuktikan dengan:

1. Dokumen pengelolaan biaya investasi dan operasional. 
2. Berita aktivitas kegiatan penyusunan pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional. 
3. Wawancara dengan beberapa pendidik dan tenaga kependidikan.

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 86. Sekolah/madrasah melibatkan kiprah serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan forum lain yang relevan dalam melaksanakan banyak sekali kegiatan pengelolaan pendidikan, antara lain lembaga: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) kepolisian, (4) keagamaan dan kemasyarakatan, (5) dunia usaha, (6) pengembangan minat dan bakat.

Sekolah/madrasah melibatkan kiprah serta masyarakat dan kemitraan untuk mendukung aktivitas sekolah/madrasah, mencakup bidang:

• Pendidikan 
• Kesehatan 
• Kepolisian 
• Keagamaan dan kemasyarakatan 
• Dunia usaha 
• Pengembangan minat dan bakat 

Dibuktikan dengan:

1. Laporan kegiatan kerja sama 
2. Dokumen tertulis perihal keterlibatan masyarakat dan/atau forum lain yang relevan dalam mendukung pengelolaan pendidikan di sekolah/madrasah, seperti: 
3. penyusunan aktivitas kegiatan sekolah/madrasah, 
4. pelaksanaan aktivitas kegiatan, 
5. MoU dengan forum lain, dan sebagainya. 
6. Wawancara dengan pendidik dan tenaga kependidikan perihal hasil/laporan dari hasil kemitraan dengan forum lain yang releven yang melibatkan masyarakat.

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 87. Sekolah/madrasah melaksanakan kegiatan penilaian diri terhadap kinerja sekolah/madrasah dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kegiatan penilaian diri yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah/ madrasah untuk mengetahui citra secara menyeluruh perihal kinerja sekolah/madrasah mencakup pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan.

Dibuktikan dengan dokumen laporan penilaian diri sekolah/madrasah 3 (tiga) tahun terakhir. KLIK DISINI

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 88. Kepala sekolah/madrasah melaksanakan kiprah kepemimpinan yang meliputi: (1) menjabarkan visi ke dalam misi, (2) merumuskan tujuan dan sasaran mutu, (3) menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan, (4) membuat planning kerja strategis dan planning kerja tahunan, (5) melibatkan guru dan komite, (6) meningkatkan motivasi kerja, (7) membuat lingkungan pembelajaran yang efektif, (8) meningkatkan mutu, (9) memberi teladan

Kepala sekolah/madrasah melaksanakan tugas, meliputi:

• Menjabarkan visi ke dalam misi sasaran mutu. 
• Merumuskan tujuan dan sasaran mutu yang akan dicapai. 
• Menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah/madrasah. 
• Membuat planning kerja strategis dan planning kerja tahunan untuk pelaksanaan peningkatan mutu. 
• Melibatkan guru dan komite dalam pengambilan keputusan. 
• Meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan. 
• Menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi siswa. 
• Meningkatkan mutu pendidikan. 
• Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga. 

Dibuktikan dengan:

1. Dokumen pelaksanaan kiprah kepala sekolah/madrasah. 
2. Wawancara dengan siswa, guru, dan tenaga kependidikan.

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 89. Kepala sekolah/madrasah dalam pengelolaan sekolah/madrasah menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan pembelajaran, meliputi: (1) membangun tujuan bersama, (2) meningkatkan kreasi dan penemuan dalam pengembangan kurikulum,(3) menyebarkan motivasi guru, (4) menjamin pelaksanaan mutu proses pembelajaran, (5) menyebarkan sistem penilaian, (6) mengambil keputusan berbasis data.

Kepala sekolah/madrasah dalam memerankan dirinya sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah apabila memenuhi 6 (enam) prinsip, meliputi:

• Membangun tujuan bersama. 
• Meningkatkan kreasi dan penemuan dalam menyebarkan kurikulum. 
• Mengembangkan motivasi pendidik dalam menyebarkan kompetensi. 
• Menjamin pelaksanaan mutu proses pembelajaran melalui pelaksanaan monitoring atau supervisi. 
• Mengembangkan sistem penilaian dalam memantau perkembangan berguru siswa. 
• Mengambil keputusan berbasis data. 

Dibuktikan dengan :

1. Observasi lingkungan kerja 
2. Wawancara dengan guru dan siswa 
3. Laporan pelaksanaan supervisi proses pembelajaran secara teratur. 
4. Penilaian hasil belajar. 
5. Data pokok pendidikan.

Instrumen Akreditasi Standar Pengelolaan Nomor 90. Sekolah/madrasah mempunyai Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang meliputi: (1) pengelolaan SIM, (2) penyediaan akomodasi SIM, (3) penugasan pengelola SIM/operator, (4) pelaporan data dan informasi.

Sekolah / Madrasah ;

• mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung manajemen pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel; 
• menyediakan akomodasi informasi yang efisien, efektif dan gampang diakses; 
• menugaskan seorang guru atau tenaga kependidikan untuk melayani seruan informasi maupun derma informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah/madrasah baik secara verbal maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan; 
• melaporkan data informasi sekolah/madrasah yang telah terdokumentasikan kepada instansi terkait. 
• Komunikasi antar warga sekolah/madrasah di lingkungan sekolah/madrasah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Dibuktikan dengan Dokumen:

1. Pengelolaan SIM 
2. Fasilitas SIM 
3. Surat kiprah pengelola SIM 
4. Pelaporan data dan informasi 
5. Mengamati akomodasi dan proses pengelolaan SIM
6. Semua Data yang ada di Aplikasi Pendataan Dapodikdasmen atau Simpatika Kemenag Harap di Print Out (Data Sekolah, PTK, Siswa dan Sarana Prasarana).

Itulah Informasi mengenai Bukti Fisik Akreditasi SD MI Standar Pengelolaan. Semoga bermanfaat.

Advertisement